REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Dalam salah satu dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuding Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan mendirikan Daulah Islamiyah atau Negara Islam di Indonesia. Menurut kuasa hukum Ba'asyir, tudingan tersebut sangat bermotif politik.
Salah satu kuasa hukum Ba'asyir, Mohammad Assegaf, pernyataan JPU yang menyebutkan pendirian negara Islam jelas-jelas merupakan pernyataan yang bermotif politik. Ia pun menduga, Abu Bakar Ba'asyir diadili karena alasan politis.
'Kita bisa simpulkan kelompok-kelompok yang berseberangan politik dengan Ba'asyir, akan berupaya melakukan kriminalisasi dan terorisasi terhadap Ba'asyir,' kata Assegaf dalam sidang eksepsi Ba'asyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/2).
Ia menambahkan, kampanye dan advokasi terhadap negara Islam, syariat Islam dan pemerintahan Islam yang dilakukan Ba'asyir, rupanya membuat beberapa kelompok gerah. Sehingga melakukan berbagai rekayasa untuk menjerat Ba'asyir.
Menurutnya, ide dan pendapat Ba'asyir tentang negara Islam, syariat Islam dan pemerintahan Islam, merupakan hak kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. "Tapi pendapat pihak lain, malah tidak dipermasalahkan," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan, JPU menuding tujuan berdirinya Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) untuk memperjuangkan tegaknya Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah dengan cara dakwah, jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ba'asyir sendiri merupakan amir JAT.
