JAKARTA: Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mempertanyakan konsep pembangunan rumah seharga Rp 5-10 juta yang disebut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Pasalnya secara teknis, hal itu nyaris mustahil untuk dieksekusi.
“Dari sisi teknis dan pengembangan, konsep rumah Rp 5 juta itu tidak mungkin dilakukan,” ujar Setyo ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (23/2).
Selain itu, konsep ini juga dinilai akan menabrak aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Di UU tersebut ditentukan bahwa luas tanah yang dapat didirikan bangunan minimal 36 meter persegi.
Jika pemerintah tetap memaksakan untuk membangun di lahan seluas ini dengan anggaran hanya Rp 5 juta, maka rumah yang terbangun justru akan menimbulkan kesan kumuh. Hal ini disebabkan material yang digunakan hanya bisa terbuat dari bambu.
“Kalau tetap dipaksakan ingin membangun rumah senilai Rp 5 juta, material yang bisa digunakan hanya bambu makanya nanti perumahannya akan terkesan kumuh,” tandasnya.
Ia juga memperhitungkan bahwa dengan Rp 5 juta tidak ada infrastruktur yang bisa dibangun di rumah tersebut seperti air, listrik, maupun saluran pembuangan.
Menimbang aspek yang dinilai mustahil dilakukan ini, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengenai detail pembangunan rumah tersebut. Jika pemerintah memang memiliki dana super besar untuk mewujudkan hal ini, pihaknya mengaku baru akan percaya bahwa program ini bisa berlangsung.
“Dari sisi pengembang, kami belum melihat arah program ini mau dibawa ke mana, makanya kami akan bertemu dengan Kemenpera hingga akhir pekan ini di Bali untuk membicarakan detailnya, baru nanti bisa menilai lagi. Program ini baru bisa berjalan asalkan pemerintah mau menanggung semua biaya pembangunan dari harga tanah sampai infrastruktur,” pungkasnya. (HA/OL-9)
“Dari sisi teknis dan pengembangan, konsep rumah Rp 5 juta itu tidak mungkin dilakukan,” ujar Setyo ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (23/2).
Selain itu, konsep ini juga dinilai akan menabrak aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Di UU tersebut ditentukan bahwa luas tanah yang dapat didirikan bangunan minimal 36 meter persegi.
Jika pemerintah tetap memaksakan untuk membangun di lahan seluas ini dengan anggaran hanya Rp 5 juta, maka rumah yang terbangun justru akan menimbulkan kesan kumuh. Hal ini disebabkan material yang digunakan hanya bisa terbuat dari bambu.
“Kalau tetap dipaksakan ingin membangun rumah senilai Rp 5 juta, material yang bisa digunakan hanya bambu makanya nanti perumahannya akan terkesan kumuh,” tandasnya.
Ia juga memperhitungkan bahwa dengan Rp 5 juta tidak ada infrastruktur yang bisa dibangun di rumah tersebut seperti air, listrik, maupun saluran pembuangan.
Menimbang aspek yang dinilai mustahil dilakukan ini, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengenai detail pembangunan rumah tersebut. Jika pemerintah memang memiliki dana super besar untuk mewujudkan hal ini, pihaknya mengaku baru akan percaya bahwa program ini bisa berlangsung.
“Dari sisi pengembang, kami belum melihat arah program ini mau dibawa ke mana, makanya kami akan bertemu dengan Kemenpera hingga akhir pekan ini di Bali untuk membicarakan detailnya, baru nanti bisa menilai lagi. Program ini baru bisa berjalan asalkan pemerintah mau menanggung semua biaya pembangunan dari harga tanah sampai infrastruktur,” pungkasnya. (HA/OL-9)
