Kapal Korsel yang berlayar di perairan Yeonpyeong (Foto: Getty Images)WASHINGTON – Penyelidikan yang dilakukan oleh Komando PBB di Korea menyatakan, Korea Utara (Korut) telah melanggar perjanjian gencatan dengan Korea Selatan (Korsel). Pelanggaran tersebut terjadi saat Korut menembakan meriam ke pulau Korsel pada November tahun lalu.
Penyelidikan juga menemukan bahwa Korsel dibenarkan membalas tembakan sebagai pertahanan diri. Temuan dalam penyelidikan tersebut disusun oleh komando persatuan pasukan militer multinasional yang beroperasi di bawah payung PBB. Temuan tersebut juga tertulis di surat yang dikirim oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Susan Rice kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Demikian dikutip dari Associated Press, Kamis (10/3/2011).
DK PBB mengeluarkan komando tersebut untuk menjaga kedamaian antara Korut dan Korsel setelah Perang Korea berakhir. Dalam laporan tersebut disebutkan tidak perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut. Namun, DK PBB merekomendasikan kedua pihak mencari solusi politik atas perselisihan setelah penembakan. DK PBB juga merekomendasikan agar kedua negara mencari daerah bebas konflik untuk melakukan latihan militer mereka.
Pemerintah Korut mengeluhkan Korsel yang telah melanggar batas teritori laut ketika melakukan latihan militer di dekat Yeonpyeong. Saat Korsel mengabaikan peringatan untum menghentikan latihan mereka, Korut membombardir Yeonpyeong, tempat instalasi militer Korsel dan tempat tinggal sedikit warga Korsel.
Dalam penyelidikan ditemukan marinir Korsel dan dua warga sipil tewas. Selain itu, 16 anggota militer Korsel dan 52 warga sipil terluka. Sementara fasilitas militer mengalami kerusakan parah dan sejumlah rumah hancur.
Sementara itu, tembakan balasan Korsel kepada Korut tidak diketahui apakah ada anggota Tentara Rakyat Korea Utara atau warga sipil yang tewas atau terluka. Presiden AS Barack Obama menutuk serangan tersebut, namun tidak memindahkan satupun dari 29 ribu pasukannya di Korsel.
