KULONPROGO, KOMPAS.com – Warga masyarakat Kulonprogo, DI Yogyakarta, mendukung keistimewaan Provinsi DIY dituangkan dalam Undang-undang Keistimewaan. Hanya saja keistimewaan ini harus dengan versi penetapan Sultan dan Pakualam sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Jika sampai ada pemilihan langsung, warga mengancam akan melakukan boikot.
"Penetapan adalah harga mati, karena itu bagian dari nilai sejarah DIY," ujar Kades Bugel, Kecamatan Panjatan Edi Priyono, pada pertemuan dengan Panitia kerja RUUK DPR RI, di Gedung Kaca Komplek Pemkab Kulonprogo, Jumat (11/3/2011).
Penetapan ini, kata dia, juga tidak akan mengarah kepada pemerintahan feodal. sebab, Selama ini Sultan selalu menyerap aspirasi dari masyarakat dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Tayuban Slamet Raharjo. Menurutnya, penetapan merupakan opsi yang paling baik dilakukan di DIY. Hampir seluruh elemen masyarakat mengharapkan penetapan pasangan Sultan-Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Penatapan ini merupakan bagian dari keistimewaan DIY yang harus dipertahankan.
Ketua Panja RUUK, Chairuman Harahap mengatakan kedatangannya di DIY untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ada dua panitia kerja yang turun di DIY. Mereka datang untuk mendengar dan membawa aspirasi pada pembahasan di pusat.
